Selama perjalanan panjang tersebut, beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, berintegritas, dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat nelayan serta kemajuan sektor perikanan daerah. Kontribusi beliau telah meninggalkan jejak yang mendalam bagi rekan kerja dan seluruh jajaran Dinas Perikanan.

Dalam acara pelepasan yang berlangsung hangat, Kepala Dinas menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan keteladanan Bapak Denny F. Lengkong. “Beliau bukan hanya rekan kerja, tetapi juga inspirasi bagi kami semua,” ujarnya.

Semoga masa purna bakti ini menjadi awal baru yang penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati hasil dari pengabdian panjang yang telah diberikan.

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian selama 35 tahun. Selamat menikmati masa purna bakti dengan penuh kebanggaan dan sukacita.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan batas-batas KLA dapat dikenali dengan jelas, sehingga pengelolaan sumber daya laut dapat berjalan sesuai aturan yang telah disepakati bersama.

Dalam uji coba tersebut, para nelayan memasang tanda batas berupa pelampung dan penanda visual di titik-titik strategis kawasan. Ketua kelompok nelayan Nasrun Dalero, menyampaikan, “Kami ingin memastikan bahwa Kawasan Larang Ambil ini terlindungi. Dengan adanya tanda batas, semua pihak bisa mengenal dan tahu mana area laut yang merupakan KLA dan tidak akan menangkap ikan di kawasan tersebut.”

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan Boltim, RARE Indonesia dan Penyuluh Kementerian Kelautan dan Perikanan  yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif nelayan. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak terkait untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.

Dengan adanya tanda batas KLA, diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih pemanfaatan kawasan laut, serta nelayan dapat lebih terlindungi dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara berkelanjutan.

Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah antara masyarakat pengawas, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian dalam menjaga kelestarian laut serta mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak. Dukungan dari Polsek Nuangan menegaskan komitmen bersama dalam mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan ekosistem pesisir.

Dalam diskusi, pihak Polsek Nuangan menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan berbasis masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di wilayah pesisir, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Kegiatan kunjungan ini menjadi langkah penting dalam membangun komunikasi lintas sektor, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan sumber daya perikanan di Bolaang Mongondow Timur.

Agenda Rapat:

• Evaluasi hasil survei lapangan di Desa Matabulu Timur, Desa Loyow, Desa Iyok, Desa Jiko, Desa Buyat Tengah, dan Desa Motongkad Selatan.

• Penyusunan dokumen administrasi sebagai dasar syarat pengajuan kawasan KNMP ke pusat.

• Penetapan langkah tindak lanjut terkait koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kepala Dinas Perikanan menegaskan pentingnya rapat ini: “Administrasi yang rapi dan terstruktur akan menjadi fondasi kuat bagi lolosnya 6 desa pesisir Boltim  untuk program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kami ingin memastikan semua hasil survei terdokumentasi dengan baik dan siap dipresentasikan.”

Dalam rapat, tim teknis KNMP juga menyampaikan catatan lapangan yang telah dikumpulkan selama tiga hari kegiatan dan dokumen apa saja yang masih perlu untuk dilengkapi. Data tersebut akan diolah menjadi rekomendasi teknis dan administratif untuk mendukung proses pengajuan kawasan KNMP.

Rapat ini diharapkan menghasilkan dokumen administrasi yang komprehensif, sehingga pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Agenda Hari Ketiga:

• Observasi kondisi geografis dan lingkungan pesisir di Buyat Tengah dan Motongkad Selatan.

• Wawancara dengan nelayan mengenai kebutuhan sarana produksi, akses pasar, serta dukungan kebijakan.

• Pencatatan data teknis terkait potensi perikanan dan kelayakan kawasan sebagai pusat kegiatan koperasi.

• Diskusi bersama perangkat desa untuk menyelaraskan rencana pengembangan KNMP dengan program pembangunan lokal.

Kepala Dinas Perikanan menegaskan pentingnya survei ini: “Kami ingin memastikan pengembangan KNMP benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ketua Tim Surveyor KNMP menambahkan: “Buyat Tengah dan Motongkad Selatan memiliki potensi besar, dan kami berkomitmen agar potensi ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan,” katanya.

Salah seorang nelayan Buyat Tengah, menyampaikan harapannya: “Kami berharap dengan adanya KNMP, akses pasar lebih mudah dan hasil tangkapan kami bisa bernilai lebih tinggi.”

Survei hari ketiga ini diharapkan semakin memperkuat dasar perencanaan pengembangan KNMP, sehingga kawasan yang dipilih benar-benar mampu menjadi pusat ekonomi maritim berbasis koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Fokus Pemeriksaan:

• Meninjau mekanisme distribusi bantuan perikanan tahun 2025.

• Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program.

• Melakukan verifikasi lapangan terkait penerima bantuan.

• Memberikan masukan untuk peningkatan tata kelola bantuan di masa mendatang.

Kepala Dinas Perikanan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemeriksaan ini: “Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.”

Pendampingan ini diharapkan memperkuat tata kelola bantuan perikanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

]]> Admin Web Dinas Perikanan Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0700 https://diskan.boltimkab.go.id/berita/rare-indonesia-gandeng-dinas-perikanan-perkuat-implementasi-keuangan-nelayan-71101015 https://diskan.boltimkab.go.id/berita/rare-indonesia-gandeng-dinas-perikanan-perkuat-implementasi-keuangan-nelayan-71101015 Dinas Perikanan menerima kunjungan dari Rare Indonesia, khususnya divisi implementasi keuangan, dalam rangka memperkuat kerja sama dan mendukung program pemberdayaan masyarakat pesisir. Pertemuan ini berlangsung di kantor Dinas Perikanan (Senin, 20/04/2026).

Fokus Kunjungan:

• Membahas strategi implementasi keuangan yang mendukung keberlanjutan program perikanan.

• Menyelaraskan program Rare Indonesia dengan kebijakan pemerintah daerah.

• Mengidentifikasi peluang kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

• Memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan koperasi nelayan agar lebih transparan dan efektif.

Kepala Dinas Perikanan menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut: “Kami menyambut baik kerja sama ini. Dukungan Rare Indonesia akan membantu nelayan mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.”

Sementara itu, perwakilan Rare Indonesia Divisi Implementasi Keuangan menegaskan komitmen mereka: “Kami siap mendampingi Dinas Perikanan dalam mengembangkan sistem keuangan inklusif, sehingga nelayan dapat belajar cara untuk mengatur keuangan melalui program Kelompok Simpan Pinjam.”

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan Rare Indonesia dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan dan sistem keuangan nelayan.

Fokus Kegiatan Survei:

• Mengidentifikasi kondisi geografis dan potensi perikanan di lokasi calon kawasan KNMP.

• Menilai kelayakan kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis koperasi nelayan.

• Menggali aspirasi masyarakat pesisir terkait kebutuhan sarana, prasarana, dan dukungan kebijakan.

• Menyusun rekomendasi awal untuk pengembangan kawasan KNMP yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, tim surveyor KNMP bersama jajaran Dinas Perikanan melakukan observasi langsung, wawancara dengan nelayan, serta pencatatan data teknis di lapangan. Kepala Dinas Perikanan menegaskan bahwa survei ini penting untuk memastikan pengembangan kawasan sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat.

Ketua Tim Surveyor KNMP menambahkan bahwa hasil survei akan menjadi dasar perencanaan program pemberdayaan nelayan, termasuk akses permodalan, peningkatan kapasitas, dan penguatan jaringan pemasaran.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi komprehensif sehingga calon kawasan KNMP benar-benar mampu menjadi pusat pengembangan ekonomi maritim berbasis koperasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Bupati menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan tersebut. Bupati menyatakan: “Pemerintah daerah mendukung penuh program Presiden melalui Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi pesisir dan berharap Pemerintah Desa di Calon Kawasan KNMP bisa kooperatif dalam menyediakan berkas administrasi yang diminta."

Pertemuan ini menjadi tonggak awal sebelum tim turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan analisis calon kawasan KNMP. 

Dalam rapat tersebut, para peserta meninjau kembali rekomendasi dan rumusan strategi yang dihasilkan, sekaligus menetapkan prioritas program yang akan dijalankan. Fokus utama diarahkan pada pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Dinas Perikanan dan Bappeda menyatakan komitmennya untuk mendukung Rare Indonesia dalam menyelaraskan program dengan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, disepakati pula mekanisme koordinasi lintas sektor serta timeline implementasi yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sekretaris Dinas Perikanan, Romy W. Lasabuda menegaskan bahwa tindak lanjut ini merupakan wujud nyata dari sinergi antar lembaga. “Kami berharap rencana strategis yang telah disusun dapat menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sektor perikanan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah,” ujarnya.

Dengan adanya rapat tindak lanjut ini, diharapkan seluruh pihak dapat bergerak secara terarah dan konsisten, sehingga manfaat dari program strategis benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir dan seluruh pemangku kepentingan.

Pelatihan ini diikuti oleh anggota kelompok PAAP. Materi yang diberikan mencakup:

• Konsep PAAP dan pengelolaan berbasis komunitas

• Cara membuat penajuan dan pelaporan anggaran

• Penguatan kelembagaan kelompok PAAP agar lebih solid dan mandiri

Kepala Dinas Perikanan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membangun kapasitas masyarakat pesisir. “Melalui pelatihan ini, kami berharap kelompok PAAP Desa Jiko dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya laut, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan perikanan,” ujarnya.

Sementara itu, tim RARE Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah. Dengan dukungan pelatihan ini, diharapkan kelompok PAAP mampu menjalankan peran sebagai pengelola wilayah tangkap yang berdaya, terorganisir, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok PAAP di Desa Jiko menjadi bukti nyata komitmen Dinas Perikanan dan RARE Indonesia dalam memperkuat tata kelola perikanan berbasis komunitas. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan semangat masyarakat pesisir untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perikanan menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan terhadap peningkatan PDRB Kab. Boltim. Usulan yang dibawa mencakup peningkatan sarana dan prasarana nelayan, pengembangan budidaya ikan dan tambak, peningkatan konsumsi ikann dan kawasan konservasi laut.

Kepala Dinas Perikanan menyampaikan bahwa forum ini bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi momentum untuk membangun sinergi antarperangkat daerah. “Sektor perikanan membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Dengan sinergi yang kuat, RKPD 2027 akan lebih berpihak pada masyarakat pesisir,” ujarnya.

Melalui forum ini, diharapkan rancangan awal RKPD 2027 dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi unggulan daerah. Bagi Dinas Perikanan, partisipasi aktif dalam forum perangkat daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan Dinas Perikanan dalam Forum Perangkat Daerah menunjukkan komitmen kuat untuk menyiapkan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan menuju RKPD 2027. Sinergi antarperangkat daerah diharapkan mampu melahirkan perencanaan yang lebih komprehensif, berdaya saing, dan berpihak pada masyarakat pesisir.

Kerja bakti yang digelar melibatkan ASN Dinas Perikanan dengan fokus pada pembersihan area taman di jalur dua. Aktivitas ini tidak hanya sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi simbol komitmen untuk menghadirkan wajah daerah yang lebih asri dan sehat.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat antusiasme ASN yang bergotong royong membersihkan sampah, memangkas tanaman liar, dan menata kembali taman. Semangat kebersamaan ini mencerminkan nilai utama Gerakan Indonesia Asri, yaitu membangun kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab bersama.

Kerja bakti ini bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang membangun rasa memiliki terhadap ruang publik. Dengan lingkungan yang asri, masyarakat akan lebih nyaman beraktivitas dan kesehatan pun lebih terjaga.

Melalui kerja bakti ini, Dinas Perikanan Boltim menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana. Dengan semangat Gerakan Indonesia Asri, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga tercipta ruang hidup yang sehat, indah, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan prioritas pembangunan. Fokus utama pada pra-musrenbang kali ini adalah isu penurunan stunting, yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, termasuk Kotabunan.

Dalam forum tersebut, dibahas berbagai strategi penanganan stunting, mulai dari peningkatan gizi keluarga, edukasi kesehatan, hingga penguatan ketahanan pangan lokal. Musrenbang Kecamatan kemudian melanjutkan pembahasan dengan mengintegrasikan usulan masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah, sehingga RKPD 2027 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Peserta kegiatan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Musrenbang Kecamatan Kotabunan diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Dinas Perikanan dalam Pra-Musrenbang Tematik Stunting dan Musrenbang Kecamatan Kotabunan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyusunan RKPD 2027 yang lebih holistik. Melalui forum ini, diharapkan lahir kebijakan pembangunan yang mampu menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Boltim.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang Tingkat Desa Tahun Anggaran 2027 yang telah dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari 2026. Kegiatan ini menjadi forum awal untuk membahas isu prioritas penurunan stunting di tingkat kecamatan, sekaligus menyusun usulan program yang akan diintegrasikan dalam RKPD. Pra-Musrenbang tematik stunting menghadirkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, desa, serta perwakilan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perikanan menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui sektor perikanan. “Ikan adalah sumber protein hewani yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Melalui program edukasi gemar makan ikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, kami ingin berkontribusi nyata dalam menekan angka stunting di Boltim,” ujar perwakilan Dinas Perikanan.

Pra-Musrenbang juga diisi dengan pemaparan mengenai capaian program penurunan stunting, identifikasi kendala di lapangan, serta usulan kegiatan prioritas dari kecamatan Modayag. Proses ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa RKPD 2027 benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam isu gizi dan kesehatan anak.

Kehadiran Dinas Perikanan dalam Pra-Musrenbang Tematik Stunting tingkat kecamatan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penyusunan RKPD 2027. Dengan mengintegrasikan program perikanan ke dalam strategi penurunan stunting, diharapkan lahir kebijakan yang lebih holistik untuk mencetak generasi Boltim yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Kegiatan ini disambut oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Boltim, Harris P. Sumanta, ST, serta dimoderatori langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boltim, Moh. Rezhah Mamonto, S.Kom. 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala dinas dan badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim, serta melibatkan unsur instansi vertikal dan mitra terkait. Hadir pula Kepolisian Resor Boltim yang diwakili oleh Kapolsek Tutuyan, Kodim 1303 Bolaang Mongondow yang diwakili oleh Komandan Koramil Boltim, serta perwakilan dari PT PLN, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kerja NTPD 112, jenis layanan darurat yang dapat diakses, serta peran instansi terkait dalam mendukung operasional layanan ini. Layanan 112 hadir sebagai solusi terpadu untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian darurat, mulai dari kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga kondisi darurat kesehatan.

Kegiatan sosialisasi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, di mana setiap OPD memiliki peran dalam mendukung keberhasilan layanan darurat terpadu. Dinas Perikanan berkomitmen untuk ikut serta dalam mendukung implementasi NTPD 112, khususnya dalam konteks keselamatan masyarakat pesisir.

Kehadiran Dinas Perikanan dalam sosialisasi NTPD 112 menjadi wujud dukungan terhadap layanan darurat terpadu yang lebih responsif, cepat, dan efektif. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat Boltim, termasuk nelayan pesisir, dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menghadapi situasi darurat.

Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Perikanan Romy W. Lasabuda, SP dan diikuti oleh peserta dari kelompok PAAP Kumeke Nanas, PAAP Jiko-Laga, dan PAAP Batu Mandi dari Bolaang Mongondow Selatan. Mereka mendapatkan materi tentang identifikasi usaha perikanan, menggunakan metode SWOT untuk mengevaluasi usaha pengolahan, menetapkan tujuan usaha yang tepat sasaran dengan metode SMART dan membangun strategi bisnis dengan metode Business Model Canvas (BMC).

Sekretaris Dinas Perikanan Boltim menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dengan mitra pembangunan. “Pelatihan ini membekali kelompok PAAP dengan keterampilan manajemen usaha. Harapannya, nelayan kita tidak hanya produktif di laut, tetapi juga cerdas dalam mengelola hasil tangkapan,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi, praktik penyusunan rencana usaha, serta presentasi ide usaha kelompok. Peserta memperoleh masukan langsung dari fasilitator untuk memperkuat rencana usaha mereka. 

Pelatihan perencanaan usaha kelompok PAAP yang digelar Rare Indonesia bersama Dinas Perikanan Boltim, dengan peserta dari PAAP Kumeke Nanas, PAAP Jiko-Laga, dan PAAP Batu Mandi Bolsel, menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas nelayan pesisir, mendorong usaha perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP-PKK Boltim, Ny. Marini Mokodompis yang hadir mewakili Ketua TP-PKK Boltim, Ny. Rosita Manoppo Pobela, S.E., M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati Ny. Deisy Sumaiku Mokoginta, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Sangadi.

Narasumber utama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boltim, yang menekankan bahwa wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pembangunan daerah. “Melalui wajib belajar 13 tahun, kita ingin memastikan setiap anak di Boltim, termasuk di wilayah pesisir, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Dinas Perikanan turut memberikan dukungan penuh terhadap program ini dengan menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak nelayan dan masyarakat pesisir. “Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi penggerak utama sektor perikanan. Dengan pendidikan yang memadai, generasi muda pesisir dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi laut,” ujar perwakilan Dinas Perikanan.

Melalui kehadiran dalam kampanye ini, Dinas Perikanan menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kegiatan yang digelar di Lantai 3 Aula Kantor Bupati Boltim ini dibuka oleh Sekretaris Daerah, Mohamad Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P. dan dihadiri oleh Assisten Bidang Administrasi, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Sangadi, Tim Penggerak PKK Boltim, instansi terkait, Tim TP3S Provinsi Sulawesi Utara  yang diwakili oleh Murphy E.K. Kuhu serta mitra pembangunan. Rapat koordinasi bertujuan untuk mengevaluasi capaian aksi konvergensi penurunan stunting tahun sebelumnya, sekaligus menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan tahapan awal aksi konvergensi tahun berjalan.

Selain itu, masing-masing Camat menyajikan bahan pemaparan terkait identifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting (32 indikator), capaian layanan, usulan kegiatan, serta tangging program tahun 2026. Pemaparan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa strategi penurunan stunting benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan strategi yang lebih terarah, sehingga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mampu menekan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, tim Dinas Perikanan berdialog langsung dengan masyarakat nelayan, aparat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Diskusi difokuskan pada kondisi sosial-ekonomi, potensi perikanan, serta kebutuhan sarana prasarana yang mendukung pengembangan kampung nelayan.

Kepala Dinas Perikanan menegaskan pentingnya turun langsung ke lapangan agar perencanaan program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “KNMP bukan hanya program pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Dengan turun ke desa pesisir, kita bisa mendengar aspirasi nelayan, melengkapi data proposal, dan memastikan lahan yang dipilih tepat untuk mendukung program ini,” ujarnya.

Selain melakukan dialog, tim juga mengidentifikasi potensi lokal seperti hasil tangkapan ikan dan jumlah armada yang dimiliki. Data yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja KNMP di Kabupaten Boltim.

Dinas Perikanan berharap melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih, desa-desa pesisir di Boltim dapat berkembang menjadi pusat ekonomi berbasis perikanan yang berdaya saing, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan masyarakat pesisir.

Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, serta motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain penyampaian arahan, apel pagi juga menjadi sarana untuk mengingatkan pentingnya menjaga etos kerja, integritas, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dinas Perikanan berharap kegiatan rutin ini dapat terus memotivasi pegawai untuk bekerja lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

#BoltimBangkit

Program KNMP merupakan salah satu inisiatif nasional yang bertujuan menjadikan kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan melalui semangat merah putih. KNMP tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi ikan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan kelembagaan nelayan.

Kegiatan pemaparan ini diikuti oleh Sangadi dan Camat dari desa Pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Diskusi interaktif juga dilakukan untuk menggali masukan terkait kebutuhan nyata di lapangan, sehingga implementasi KNMP dapat berjalan sesuai dengan kondisi lokal.

Dinas Perikanan berharap Program KNMP dapat menjadi motor penggerak pembangunan pesisir di Boltim, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat nelayan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

#BoltimBangkit 

Dalam ucapan resminya, Kepala Dinas Perikanan menyampaikan doa dan harapan agar Ketua TP-PKK senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian. “Selamat ulang tahun ke-47 kepada Ibu Ketua TP-PKK Kabupaten Boltim. Semoga senantiasa diberkahi umur panjang, kesehatan, dan kesuksesan dalam memimpin gerakan PKK untuk kesejahteraan keluarga di Boltim,” ujarnya.

Ketua TP-PKK selama ini dikenal aktif mendorong berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan gizi keluarga, pemberdayaan perempuan, hingga mendukung gerakan gemar makan ikan yang sejalan dengan program Dinas Perikanan. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar lembaga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membangun keluarga sehat, cerdas, dan sejahtera.

Ucapan selamat ulang tahun dari Dinas Perikanan juga diharapkan mempererat hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan TP-PKK. Dengan semangat kebersamaan, program-program yang dijalankan dapat lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Boltim.

Perayaan ulang tahun ke-47 ini bukan hanya momentum pribadi, tetapi juga menjadi simbol semangat pengabdian dan dedikasi Ketua TP-PKK dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perikanan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap langkah dan inisiatif TP-PKK dalam membangun keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun LPPD secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. LPPD merupakan instrumen penting dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat terhadap capaian pembangunan di daerah.

Kehadiran Kepala Dinas Perikanan dalam pembukaan Bimtek LPPD Tahun Anggaran 2025 menegaskan komitmen Dinas Perikanan untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan.

Pembukaan Bimtek dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat terkait, dengan harapan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara serius dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman teknis dalam penyusunan laporan.

Kepala Dinas Perikanan menyampaikan bahwa ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi, kaya akan omega-3, serta mengandung berbagai vitamin dan mineral yang penting bagi pertumbuhan anak, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. “Gemar makan ikan bukan hanya menyehatkan, tetapi juga mencerdaskan generasi muda dan mendukung kesejahteraan nelayan lokal,” ujarnya.

Selain manfaat kesehatan, kebiasaan mengonsumsi ikan juga berdampak positif pada perekonomian daerah. Dengan meningkatnya permintaan ikan, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Boltim ikut terangkat, sehingga mendukung pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan.

Melalui ajakan ini, Dinas Perikanan berharap masyarakat menjadikan ikan sebagai menu utama keluarga sehari-hari, sekaligus menumbuhkan budaya makan ikan sejak dini demi terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo SE, MM memimpin langsung penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan didampingi oleh Sekretaris Daerah serta para Asisten Sekretariat Daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan sebagai bentuk kesepakatan antara pimpinan OPD dengan Bupati untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sementara pakta integritas menegaskan komitmen ASN dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

Bupati Bolaang Mongondow Timur dalam arahannya menyampaikan bahwa perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada hasil.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD termasuk Dinas Perikanan dapat lebih fokus dalam melaksanakan program kerja, menjaga integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi aplikasi e-Kinerja di seluruh OPD, sehingga sistem manajemen kinerja ASN dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Dengan adanya asistensi, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun, memantau, dan melaporkan kinerja pegawai secara lebih efektif sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat asistensi tersebut, narasumber dari BKN memberikan penjelasan teknis mengenai:

• Penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pencatatan dan pelaporan kinerja ASN.

• Integrasi data kepegawaian dengan sistem informasi manajemen ASN.

• Langkah percepatan implementasi di masing-masing OPD.

• Pendampingan teknis agar tidak ada kendala dalam penerapan aplikasi.

Perwakilan Dinas Perikanan menyampaikan komitmen untuk mendukung penuh penerapan aplikasi e-Kinerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kami siap menyesuaikan sistem kerja dengan aplikasi e-Kinerja agar kinerja ASN di lingkungan Dinas Perikanan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan seluruh OPD termasuk Dinas Perikanan dapat segera mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Kinerja BKN sehingga peningkatan kinerja ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Rapat ini dibuka langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo, S.E., MM dan dihadiri oleh pejabat yang menangani program dan perencanaan di OPD.  Rapat ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara OPD dan PKK dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui sinergi program, diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah, saling mendukung, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ny. Rosita Pobela S.E, M.Si menyambut baik keterlibatan Dinas Perikanan, mengingat sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga di wilayah pesisir.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih solid antara OPD dan PKK sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Boltim dan dihadiri oleh pejabat struktural serta staf. Agenda rapat membahas evaluasi program kerja tahun sebelumnya sekaligus menyusun rencana strategis untuk tahun 2026.

Dalam arahannya, Kepala Dinas menekankan pentingnya meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi antar bidang, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Fokus utama yang dibahas meliputi:

• Peningkatan produktivitas nelayan.

• Tindak lanjut untuk Kampung Nelayan Merah Putih

• Peningkatan koordinasi antar pegawai dan penyuluh perikanan

• Pengecekan kembali armada kapal yang ada di Kab.Boltim

Rapat kerja perdana ini menjadi momentum awal bagi Dinas Perikanan untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.

Kegiatan patroli ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kelompok PAAP Jiko-Laga dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan memastikan kawasan Larang Ambil (KLA) tetap terlindungi dari aktivitas penangkapan yang tidak sesuai aturan.

Dalam pelaksanaan patroli, anggota PAAP Jiko-Laga menyusuri sejumlah titik rawan pelanggaran, sekaligus memberikan sosialisasi kepada nelayan mengenai pentingnya menjaga Kawasan Larang Ambil  demi keberlanjutan ekosistem laut. Patroli ini juga bertujuan mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bahan berbahaya atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Kegiatan patroli pertama di tahun 2026 ini menjadi langkah awal PAAP Jiko-Laga untuk memperkuat pengawasan di kawasan pesisir. Kehadiran kelompok di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga Kawasan Larang Ambil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Rapat orientasi ini dipimpin dan dibuka oleh Kepala Badan BAPPEDA dan diikuti oleh seluruh pimpinan perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman bersama mengenai mekanisme penyusunan RKPD, sekaligus menyelaraskan program kerja setiap perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Boltim.

Melalui rapat orientasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Perikanan, dapat menyusun program kerja yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RKPD Tahun 2027 akan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Apel sore ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan diikuti oleh jajaran pegawai yang ada. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat kedisiplinan, menyampaikan evaluasi kerja harian, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

Dalam pelaksanaan apel, Kepala Dinas memberikan arahan terkait peningkatan kinerja, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga kekompakan antar pegawai. Apel sore juga menjadi wadah untuk menyampaikan informasi terkini mengenai program kerja dinas, sehingga seluruh jajaran dapat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan adanya apel sore rutin ini, Dinas Perikanan Boltim berharap kedisiplinan dan etos kerja pegawai semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pencapaian program pembangunan daerah khususnya di sektor perikanan.

Patroli ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kelompok PAAP dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan memastikan kawasan Larang Ambil (KLA) tetap terlindungi dari aktivitas penangkapan yang tidak sesuai aturan. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan menyusuri perairan dan titik-titik rawan pelanggaran di sekitar kawasan Larang Ambil.

Dalam kegiatan tersebut, anggota PAAP Jiko-Laga melakukan pemantauan terhadap aktivitas nelayan, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi demi keberlanjutan ekosistem laut. Patroli rutin ini juga bertujuan mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bahan berbahaya atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Kehadiran kelompok PAAP Jiko-Laga dan Kumeke-Nanas di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga kawasan Larang Ambil. Dengan adanya patroli rutin, kawasan konservasi tetap terjaga sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Program bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana perikanan, sekaligus mendukung kesejahteraan nelayan kecil. Mesin tempel dan katinting diberikan untuk memperkuat armada tangkap nelayan sehingga dapat menjangkau area penangkapan lebih luas dengan efisiensi bahan bakar. Sementara itu, freezer disalurkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan agar tetap segar dan memiliki nilai jual tinggi.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap pada bulan November dan Desember. Sebagian bantuan diserahkan secara simbolis mengikuti kunjungan kerja Bupati Boltim di 7 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kehadiran Bupati dalam penyerahan simbolis ini menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah daerah terhadap kebutuhan nelayan dan masyarakat pesisir.

Proses distribusi disaksikan oleh aparat desa dan perwakilan masyarakat guna memastikan transparansi serta tepat sasaran. Dengan selesainya penyaluran bantuan ini, Dinas Perikanan Boltim berharap nelayan dapat lebih produktif, hasil tangkapan lebih berkualitas, dan daya saing produk perikanan daerah semakin meningkat.

Himbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor: 10/BMT/388/XII/2025 yang dikeluarkan pada Senin (29/12/2025). Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah menekankan agar masyarakat tidak berlebihan dalam merayakan pergantian tahun, melainkan menjadikannya sebagai momentum kebersamaan keluarga dan kepedulian sosial. 

Bupati secara tegas menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan perayaan yang mengarah pada pesta pora. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba, balapan liar, konvoi, menyalakan kembang api atau petasan, dan kegiatan sejenis lainnya di malam pergantian tahun serta pada perayaan-perayaan selanjutnya. Himbauan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusian terhadap korban bencana alam yang saat ini melanda beberapa wilayah di Indonesia, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Sebagai alternatif kegiatan, Bupati Boltim mengusulkan agar masyarakat dapat:

• Melakukan doa bersama di rumah sebagai wujud rasa syukur.

• Kumpul bersama keluarga untuk mempererat kebersamaan.

• Melakukan refleksi diri di akhir tahun sebagai langkah evaluasi dan persiapan menghadapi tahun yang baru.

Surat edaran ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan suasana perayaan Tahun Baru yang aman, tertib, dan penuh makna. Dengan cara sederhana dan bermanfaat, masyarakat diharapkan dapat menyambut Tahun Baru 2026 dengan semangat baru, penuh harapan, dan kebersamaan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru. Penyemprotan dilakukan menggunakan cairan disinfektan dan pengendali hama tanaman untuk memastikan taman tetap terawat.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan Dinas Perikanan Boltim terhadap program kerja Bupati Bolaang Mongondow Timur yang menekankan pentingnya penataan lingkungan, kebersihan ruang publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain penyemprotan, petugas juga melakukan pembersihan area taman dan pengecekan kondisi tanaman sebelum libur tahun baru.

Dengan adanya kegiatan ini, Dinas Perikanan Boltim menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan ruang terbuka hijau, sekaligus mendukung terciptanya suasana kota yang sehat dan indah.

Aset yang dimusnahkan berupa barang inventaris lama dan peralatan kerja yang mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan kembali. Proses pemusnahan dilakukan di halaman kantor Dinas Perikanan Boltim dengan cara dibakar dan disaksikan oleh pejabat struktural, staf dinas, serta tim pengelola barang milik daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tata kelola barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku. Pemusnahan aset dilakukan agar tidak menimbulkan beban administrasi maupun kerancuan dalam pencatatan inventaris. Semua barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi harus dihapus dari daftar aset.

Sebelum dimusnahkan, aset tersebut terlebih dahulu melalui proses pencatatan, verifikasi, dan penetapan berita acara pemusnahan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Dengan adanya kegiatan ini, Dinas Perikanan Boltim berharap pengelolaan aset dapat lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Dr. Lily Aprilia Pregiwati, S.Pi., M.Si membuka kegiatan TOT Tahap 3 melalui zoom dan  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dr. Ir. Tienneke Adam, M.Si yang juga turut memberikan kata sambutan. Kegiatan ini diikuti oleh mitra pendamping dari Dinas Perikanan 10 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, termasuk Boltim, dengan fokus pada:

• Strategi Kampanye Perubahan Tingkah Laku, dengan menggunakan data HHS sebagai pendukung

• Persiapan Training Kelompok PAAP untuk melatih pengambilan keputusan, menulis proposal dan laporan, pengetahuan akan GESI dan cara pengelolaan keungan sederhana

Selain materi kelas, kegiatan juga diisi dengan diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi lapangan yang memberikan pengalaman praktis bagi peserta. Rare Indonesia bersama Dinas KKP Provinsi Sulawesi Utara menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menjaga ekosistem laut dan pulau-pulau kecil sebagai aset vital bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Dengan keikutsertaan Dinas Perikanan Boltim dalam TOT tahap 3 ini, diharapkan kualitas mitra pendamping dari Dinas Perikanan Boltim semakin meningkat sehingga mampu mendampingi kelompok PAAP Kumeke Nanas dan Jiko-Laga yang ada di Boltim untuk mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta menjaga ekosistem laut sebagai warisan penting bagi generasi mendatang.

Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengkaji kemungkinan pembangunan jalan strategis yang menghubungkan dua wilayah tersebut. Rencana ini diharapkan dapat membuka akses baru dan memperlancar konektivitas antar daerah di masa mendatang.

Bupati Oskar menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terlebih dahulu melakukan kajian teknis serta koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebelum tahap pelaksanaan dapat dimulai.

“Masih akan dikaji lebih lanjut dari sisi teknis dan manfaatnya bagi masyarakat. Jika hasilnya memungkinkan, tentu pembangunan ini akan menjadi prioritas,” ujar Bupati.

Rencana pembangunan jalan penghubung Jiko Belanga–Iligon menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.

Dalam kompetisi bergengsi yang diikuti 25 peserta dari 13 negara tersebut, Dewi Athena menjadi satu-satunya delegasi Indonesia yang berhasil meraih medali emas, bersama dua peserta lain dari negara berbeda. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa potensi dan kemampuan pelajar asal Boltim mampu bersaing di tingkat dunia.

Ketua TP-PKK Kabupaten Boltim, Ny. Rosita Manoppo-Pobela, yang turut mendampingi dalam ajang tersebut, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas pencapaian gemilang ini.

“Dewi Athena telah membuktikan bahwa dengan semangat dan kerja keras, anak-anak Boltim mampu mengharumkan nama daerah bahkan bangsa di kancah internasional,” ujarnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Bolaang Mongondow Timur untuk terus berprestasi dan membawa nama daerah semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhasil meraih Penghargaan Terbaik III untuk kategori Best Performance pada pelaksanaan penilaian kinerja penurunan stunting tahun 2025. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim dalam menekan angka stunting melalui berbagai program lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boltim, juga berkesempatan memaparkan laporan pencapaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan dan stunting di Boltim terus dilakukan secara sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Boltim berkomitmen untuk terus memperkuat strategi dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bebas dari stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Oskar menyampaikan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 akan tetap berpedoman pada kondisi fiskal nasional dan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

“Dalam pengalokasian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 ini akan disesuaikan kembali dengan pagu dana transfer pemerintah pusat ke daerah tahun 2026 yang telah disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita terus teguhkan komitmen dan amanah rakyat dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Mari kita songsong hari esok dengan penuh semangat dan pengabdian, mengaplikasikan nilai-nilai luhur Mototompiaan, Mototabian, bo Mototanoban,” tuturnya.

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para Asisten Sekda, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat beserta jajaran, serta Danramil Kotabunan Peltu Junil Tehalu.

Pertemuan ini membahas berbagai potensi besar sektor ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Boltim. Bupati Oskar menjelaskan bahwa ragam potensi lokal, mulai dari kerajinan tangan, kuliner tradisional, seni budaya, hingga produk-produk kreatif generasi muda, memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

“Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan Boltim. Dengan dukungan pemerintah pusat, saya yakin ekonomi kreatif Boltim akan tumbuh lebih pesat,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Oskar menekankan bahwa pengembangan sektor ekonomi kreatif membutuhkan dukungan menyeluruh dari pemerintah pusat, baik dalam hal peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, hingga dukungan pembiayaan.

“Kami berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Boltim. Dengan adanya pendampingan, promosi, dan kebijakan yang tepat, sektor ini bisa menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Oskar turut didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rosita Pobela, Asisten Sekda Harris Sumanta, Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Rusli Dajo, Kadis Pariwisata Eko Marsidi, serta Anggota DPRD Boltim Deysi Minarni Simbala.

Kegiatan ini diikuti oleh nelayan, ibu rumah tangga, pemuda desa, dan anak-anak. Suasana berlangsung interaktif dan penuh semangat, metode ini dinilai efektif karena menyampaikan pesan konservasi secara ringan, menyenangkan, dan mudah dipahami. Selain menyenangkan, metode ini terbukti efektif dalam menyampaikan pesan konservasi secara sederhana dan mudah dipahami.

Permainan ini bukan sekadar hiburan, melainkan simulasi interaktif yang mengajak peserta memahami pentingnya menjaga ekosistem laut. Peserta sosialisasi mengaku bahwa permainan ini memberikan pengalaman baru dalam memahami konsep perikanan berkelanjutan. “Biasanya kami hanya dengar larangan, tapi sekarang kami tahu kenapa itu penting dan bagaimana cara menjaga laut,” kata salah satu nelayan dari Tutuyan III.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Fish Forever yang didukung oleh Rare Indonesia, dengan fokus pada pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis komunitas. Desa Tutuyan menjadi salah satu titik penting dalam pengembangan perikanan berkelanjutan di Boltim.

Dengan semangat yang terus tumbuh, Dinas Perikanan Boltim berkomitmen untuk memperluas kegiatan serupa ke desa-desa pesisir lainnya, sebagai langkah nyata menuju laut yang sehat dan masa depan perikanan yang berkelanjutan.

Pengambilan data dilakukan melalui metode transek bawah air dan dokumentasi visual, dengan melibatkan penyelam terlatih dari Tim Rare serta pendamping teknis dari Dinas Perikanan. Data tutupan terumbu karang yang dikumpulkan akan digunakan untuk menilai kondisi kesehatan ekosistem laut, efektivitas zona larangan tangkap, serta potensi pemulihan stok ikan di kawasan tersebut.

Kawasan PAAP Boltim merupakan salah satu zona konservasi yang dikelola oleh masyarakat melalui skema Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP), dengan dukungan dari program Fish Forever. Selain pengawasan dan sosialisasi, pengambilan data ekologis menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Tim Rare Indonesia mengapresiasi keterlibatan aktif Dinas Perikanan Boltim dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi lapangan hingga validasi data. Hasil monitoring ini akan dipublikasikan dalam laporan tahunan dan menjadi referensi untuk penguatan kebijakan konservasi di tingkat kabupaten.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan mitra konservasi, pengelolaan Kawasan Larang Ambil (KLA) diharapkan semakin efektif dalam menjaga ekosistem terumbu karang sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam forum tersebut, Dinas Perikanan Boltim menyampaikan pandangan teknis terkait potensi dan tantangan budidaya udang vaname di kawasan pesisir Matabulu. Selain menyoroti aspek produktivitas dan kontribusi ekonomi, Dinas juga menekankan pentingnya penerapan prinsip perikanan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta perlindungan ekosistem mangrove dan perairan sekitar.

Rapat FPR juga dihadiri oleh perwakilan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan, Bagian Ekonomi dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum serta unsur kecamatan dan desa setempat. 

Forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebijakan tata ruang kabupaten, sekaligus memastikan bahwa setiap proyek investasi mendapat pengawasan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dengan keterlibatan aktif Dinas Perikanan Boltim, diharapkan proses pembangunan tambak udang vaname di Matabulu dapat berjalan sesuai regulasi, berkontribusi terhadap ketahanan pangan, dan tetap menjaga kelestarian sumber daya pesisir.

Permainan ini dirancang untuk menyampaikan pesan penting tentang pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan, ibu rumah tangga, dan pemuda desa. Melalui simulasi penangkapan ikan melalui permainan edukatif peserta diajak memahami ikan apa saja yang bisa ditangkap dan aturan di Kawasan Larang Ambil (KLA) secara langsung dan menyenangkan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Fish Forever yang didukung oleh Rare Indonesia, dengan tujuan memperkuat kesadaran ekologis masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kawasan konservasi laut.

Peserta sosialisasi mengaku antusias dan merasa lebih mudah memahami konsep perikanan berkelanjutan melalui permainan ini. “Kami jadi tahu kenapa zona larangan itu penting dan bagaimana cara menangkap ikan tanpa merusak,” kata salah satu nelayan muda dari Molobog.

Dengan pendekatan yang kreatif dan partisipatif, Dinas Perikanan Boltim berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga ekosistem laut dan mendukung kesejahteraan nelayan melalui praktik perikanan yang adil dan berkelanjutan.

Penghapusan BMD dilakukan terhadap barang-barang yang telah mengalami kerusakan berat, tidak dapat digunakan kembali, atau sudah tidak memiliki nilai manfaat dalam mendukung operasional dinas. Proses ini diawasi langsung oleh Tim Pengelola BMD Kabupaten Boltim, yang bertugas memastikan bahwa setiap tahapan penghapusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.

Barang-barang yang dihapus meliputi peralatan kerja, perlengkapan kantor, dan sarana pendukung kegiatan lapangan yang telah melewati masa pakai. Sebelum dilakukan penghapusan, tim BMD melakukan verifikasi fisik, penilaian kondisi, serta dokumentasi sebagai dasar penerbitan berita acara penghapusan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Dinas Perikanan Boltim dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, serta meningkatkan akurasi laporan keuangan daerah. Dengan penghapusan BMD yang tepat, diharapkan pengelolaan aset ke depan menjadi lebih tertib dan sesuai kebutuhan pelayanan publik.

Permainan ini dirancang sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, di mana peserta—yang terdiri dari nelayan, pemuda pesisir, ibu rumah tangga dan anak-anak—diajak memahami prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan melalui simulasi penangkapan ikan. 

Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Perikanan Boltim bersama organisasi konservasi Rare Indonesia, yang telah mengembangkan metode edukasi berbasis permainan sebagai bagian dari program Fish Forever. Permainan “Marijo Torang Mangael” sendiri merupakan adaptasi lokal dari pendekatan global yang menggabungkan budaya, edukasi, dan konservasi.

Dalam kegiatan ini sebelum memulai permainan kelompok PAAP Jiko-Laga menjelaskan pengertian PAAP, batasan Kawasan Larang Ambil (KLA), ikan apa saja yang boleh dan tidak boleh ditangkap, ukuran alat tangkap serta jenis alat tangkap apa yang diperbolehkan kepada masyarakat.

Dengan pendekatan yang kreatif dan partisipatif, sosialisasi perikanan berkelanjutan melalui “Marijo Torang Mangael” diharapkan mampu memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya.

Pengawasan dilakukan oleh nelayan lokal yang tergabung dalam kelompok PAAP, dengan menyisir zona Kawasan Larang Ambil (KLA) dari Tanjung Silar hingga Pulau Laga menggunakan perahu tradisional. Mereka mencatat aktivitas nelayan dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan konservasi yang telah disepakati bersama. Kawasan Jiko–Laga sendiri telah ditetapkan sebagai zona pemulihan populasi ikan demersal, seperti ikan karang dan dasar laut, yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Perikanan Boltim dan organisasi konservasi Rare Indonesia, yang sebelumnya telah memberikan pelatihan pengawasan berbasis masyarakat serta perangkat pendukung seperti GPS dan logbook pemantauan.

Kegiatan pengawasan ini juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAP) yang telah disusun bersama masyarakat dan mitra konservasi. Selain Jiko–Laga, pengawasan serupa juga dilakukan di kawasan PAAP lainnya seperti Kumeke–Nanas.

Dengan semangat gotong royong dan kesadaran ekologis yang terus tumbuh, nelayan PAAP Jiko–Laga membuktikan bahwa pengelolaan laut yang adil dan berkelanjutan bisa dimulai dari tangan masyarakat sendiri.

Rapat evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan strategi PUG telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian PPE menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip inklusif dan responsif gender

Kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi lintas OPD untuk menyusun rencana aksi PUG yang lebih terarah dan berdampak. Tim evaluasi PPE memberikan arahan teknis terkait pengumpulan data terpilah, dokumentasi praktik baik, serta strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung kesetaraan gender.

Dengan kehadiran Dinas Perikanan Boltim dalam forum ini, diharapkan implementasi PUG di sektor perikanan semakin kuat, dan Boltim dapat meraih penghargaan Parahita Ekapraya sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara.

Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, sukses meraih Juara 1 Lomba Tertib Administrasi PKK. Tak kalah membanggakan, Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat, juga mengharumkan nama Boltim dengan menyabet Juara 1 Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI).

Sementara itu, pada Lomba Aku Hatinya PKK yang diwakili Desa Bongkudai Timur Kecamatan Moaat, serta Lomba UP2K yang diwakili Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan  berhasil meraih Predikat Harapan I. Tidak hanya itu, pada Lomba Taman Tingkat Provinsi, Boltim juga mendapat penghargaan kategori khusus sebagai Taman Terunik.

Ketua TP-PKK Boltim, Ny. Rosita Manoppo Pobela, Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan, mulai dari pemerintah daerah, segenap lapisan masyarakat, hingga kader-kader PKK di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

“Prestasi ini adalah buah dari kebersamaan dan dukungan semua pihak. Keberhasilan ini bukan hanya milik PKK, tetapi untuk seluruh masyarakat Boltim. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi, sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk mempertahankan gelar yang telah diraih, serta memaksimalkan potensi yang ada demi terwujudnya Boltim Bangkit,” ungkapnya penuh semangat.

Deretan prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kebersamaan, dan komitmen mampu melahirkan capaian yang membanggakan. TP-PKK Boltim pun berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui program pemberdayaan yang nyata, bermanfaat, dan berkelanjutan.

Acara yang digelar di lantai 1 Kantor Bupati, Senin 22/9/2025 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Ketua TP-PKK Ny. Rosita Manoppo-Pobela, Ketua DPRD Samsudin Dama, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, unsur Forkopimda, TPPS Provinsi Sulut, Bank Sulutgo, PT ASA, BPJS Kesehatan, BPS, TNI-Polri, Kemenag, Pengadilan Agama, camat, sangadi, tenaga kesehatan, penyuluh KB, hingga pengolah data stunting.

Sebagai anggota tim Pilar Ketahanan Pangan dan Gizi, Dinas Perikanan Boltim memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber pangan bergizi, khususnya protein hewani dari sektor perikanan, yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Melalui kampanye makan ikan, edukasi gizi, dan penguatan kelompok nelayan, Dinas Perikanan diharapkan mampu berkontribusi langsung dalam intervensi gizi sensitif di masyarakat.

Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Daerah terdiri dari lintas OPD, lembaga vertikal, dan mitra pembangunan yang bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan aksi konvergensi, serta memantau capaian program secara berkala. Dinas Perikanan Boltim akan berperan aktif dalam penginputan data, pelaporan kegiatan, dan pelaksanaan aksi konvergensi Tahapan 2 yang sedang berjalan.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Boltim semakin terarah, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup anak-anak dan keluarga di wilayah pesisir maupun pedalaman.

Wilayah perairan antara Pulau Kumeke dan Pulau Nanas telah ditetapkan sebagai Kawasan Larang Ambil oleh nelayan pesisir bersama organisasi konservasi Rare Indonesia. Kawasan ini berfungsi sebagai area pemulihan populasi ikan dan habitat laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan di kawasan tersebut tidak diperbolehkan.

Dalam kegiatan pengawasan, anggota kelompok PAAP melakukan patroli perahu, pencatatan aktivitas nelayan, serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga Kawasan Larang Ambil. Mereka juga menggunakan perangkat GPS dan logbook untuk mendokumentasikan kondisi kawasan dan potensi pelanggaran.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAP) yang telah disusun bersama Rare Indonesia. Selain kawasan Kumeke–Nanas, kawasan serupa juga diterapkan di wilayah Tanjung Silar Jiko Port hingga Pulau Laga di Kecamatan Nuangan.

Dengan pengawasan aktif dari kelompok PAAP, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi laut semakin meningkat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan lokal.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin. Di baliknya, ada misi besar: mencari solusi modern dalam mengatasi permasalahan sampah yang kerap menjadi persoalan klasik di banyak daerah.

Di lokasi, Oskar dan rombongan menyaksikan langsung proses produksi hingga uji coba mesin incinerator. Hasilnya membuat semua terkesima: mesin tersebut mampu menghancurkan 3–4 ton sampah hanya dalam 8 jam, tanpa listrik, tanpa bahan bakar! Hemat biaya, ramah lingkungan, dan benar-benar masa depan.

"Kami ingin memastikan teknologi yang digunakan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Jika mesin ini dapat diterapkan di Boltim, tentu akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan sampah dengan cara yang lebih modern dan berkelanjutan,” tegas Oskar penuh optimisme.

Sementara itu, Sekda Boltim menambahkan sentuhan teknis dengan pesan yang tak kalah penting.

"Kami akan melakukan evaluasi mendalam terkait spesifikasi, kapasitas, dan dampak lingkungan dari mesin ini. Implementasi harus tepat sasaran agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar M. Iksan Pangalima.

Momentum ini menandai babak baru Boltim. Dari Jakarta, semangat perubahan digelorakan: Boltim tidak hanya mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi juga menempatkan inovasi hijau sebagai prioritas.

Mesin incinerator ini bukan sekadar alat, melainkan simbol keseriusan pemerintah dalam menjaga bumi, melindungi generasi, dan membangun peradaban yang lebih bersih.

Boltim siap melangkah maju, menjadi daerah kecil dengan visi besar, menorehkan jejak sebagai pelopor inovasi ramah lingkungan di Sulawesi Utara, bahkan Indonesia.

#BoltimBangkit #InovasiHijau #TeknologiMasaDepan #PengelolaanSampah #Boltim

Rakor ini menjadi forum penting untuk memastikan penyusunan RTRW tidak hanya sesuai dengan arahan pemerintah pusat, tetapi juga menjawab dinamika pembangunan di daerah. Dokumen RTRW nantinya akan menjadi pedoman utama pembangunan jangka panjang Sulawesi Utara, sekaligus menunggu persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam pemaparannya menekankan urgensi revisi RTRW. Menurutnya, arah kebijakan pusat, perubahan kebutuhan daerah, hingga perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat menuntut tata ruang yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bupati Oskar menegaskan bahwa Boltim siap mendukung penuh agenda strategis ini. “RTRW Provinsi akan menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Bolaang Mongondow Timur, dalam merancang arah pembangunan wilayah dengan memperhatikan potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pembahasan lintas sektor semacam ini memiliki arti penting untuk menyatukan visi daerah dengan kebijakan nasional. “Dengan adanya forum lintas sektor ini, RTRW Provinsi Sulut 2025–2044 diharapkan segera memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, sekaligus menjadi landasan kokoh dalam mendukung visi pembangunan daerah maupun nasional,” tambahnya.

Rakor ini turut dihadiri Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Harris P. Sumanta, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

#BoltimBangkit #OskarManoppo #KabupatenBoltim #RakorRTRWSulut #RTRW2025_2044 #SulawesiUtara #PembangunanBerkelanjutan #PenataanRuang #ATRBPN #IndonesiaMaju

Kegiatan ini dihadiri oleh Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Hendra Tangel, S.H, perwakilan dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, OPD yang terkait  dengan tim pencegahan dan percepatan Penurunan Stunting, Pengelola Data Stunting Tingkat Kecamatan serta Pengelola Data Stunting dari Puskesmas yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pada kegiatan ini Kabupaten Boltim mendapatkan arahan dan kebijakan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara. Arahan dan Kebijakan tersebut berupa analisis situasi prevalensi stunting, kebijakan pencegahan dan percepatan penurunan stunting, strategi pemerintah dalam percepatan dan penurunan stunting, rencana aksi intervensi, penguatan perencanaan dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta kendala dan tantangan dalam mendorong konvergensi layanan yang ada.

Setelah mendapatkan arahan dan kebijakan, OPD dan Tim Pengelola Data Stunting termasuk Dinas Perikanan melakukan penginputan Tahapan 2 Aksi Konvergensi Stunting dengan mengidentifikasi program dan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Dengan keterlibatan aktif Dinas Perikanan Boltim, diharapkan upaya konvergensi stunting di daerah semakin efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada.

SPIP Terintegrasi merupakan sistem pengawasan yang dirancang untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian mandiri ini dilakukan secara elektronik melalui platform E-INTEGRITY, yang memungkinkan setiap unit kerja menginput data dan eviden secara langsung untuk dinilai oleh auditor pendamping.

Pertemuan pada hari ini melakukan pembahasan terkait cara pengisian kertas kerja SPIP Tahun 2025 serta monitoring terkait cara pengisian dokumen daya dukung di google drive SPIP 2025.

Dengan mengikuti monitoring SPIP Terintegrasi, Dinas Perikanan Boltim diharapkan mampu mencapai level maturitas yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Hendra Tangel, S.H, Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta OPD terkait Aksi Konvergensi penurunan Stunting. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan delapan aksi konvergensi stunting, serta mendorong optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif. 

Tim Kemendukbangga dan BKKBN Provinsi Sulut memberikan arahan teknis terkait integrasi data, pemetaan keluarga berisiko stunting, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Boltim mendapat apresiasi atas komitmennya dalam pelaksanaan aksi konvergensi dan dinilai sebagai salah satu kabupaten yang aktif dalam mendorong kolaborasi multisektor. Pada Tahun 2024 angka prevalensi stunting Boltim turun 9,6% dari 28,4% menjadi 18,8%, ini menjadikan Boltim sebagai Kabupaten yang memiliki penurunan angka Prevalensi Stunting terbesar di Sulawesi Utara.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar OPD dan memastikan bahwa intervensi penurunan stunting berjalan secara terukur, efektif, dan berkelanjutan menuju target nasional prevalensi stunting sebesar 18% pada tahun 2025.

Manado, Sulawesi Utara — Dalam rangka memperkuat kapasitas pengawasan berbasis masyarakat, para nelayan dari Kelompok Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) beserta semua Kelompok PAAP dari 9 Kab/Kota lainnya mengikuti simulasi pelatihan pengawasan di kawasan pesisir Pantai Manado (11/09/2025). Kegiatan ini difasilitasi oleh organisasi konservasi laut internasional, Rare Indonesia, sebagai bagian dari program Fish Forever yang tengah dijalankan di wilayah Sulawesi Utara.

Simulasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada nelayan dalam melakukan pengawasan kawasan konservasi laut. Para peserta dilatih untuk mencatat aktivitas penangkapan, serta memahami prosedur pelaporan pelanggaran. Simulasi ini penting agar nelayan memahami peran mereka sebagai penjaga laut. Mereka tidak hanya menangkap ikan, tapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran lintas kabupaten, karena Boltim merupakan salah satu dari sepuluh Kabupaten/Kota wilayah pesisir di Sulawesi Utara yang menerapkan program PAAP secara kolaboratif. Dengan simulasi ini, diharapkan nelayan Boltim semakin siap menjalankan pengawasan mandiri dan berkontribusi aktif dalam konservasi laut.

Didampingi Ketua DPRD Samsudin Dama, Wakil Ketua DPRD Medy Lensun, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haris Sumanta, serta Kepala Dinas Perkim Yanto Modeong, Oskar Manoppo diterima oleh Kepala BPBPK Sulut, Reza Rizka Pratama, bersama jajaran BP3KP Sulut. Pertemuan berlangsung penuh optimisme, menegaskan bahwa Boltim tidak berjalan sendiri, tetapi bersama-sama dengan pemerintah pusat.

TPST: Proyek Visioner Demi Masa Depan Boltim

Agenda paling mencuri perhatian adalah rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Proyek ini dijadwalkan mulai digarap pada 2027, diawali dengan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) di tahun depan.

"Kami menyadari bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah pusat. Melalui koordinasi ini, kami berharap program strategis di bidang penataan bangunan, prasarana, perumahan, kawasan permukiman, termasuk pembangunan TPST, benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat Boltim,” tegas Bupati Oskar.

Infrastruktur Bukan Sekadar Proyek, Tapi Kehidupan!

Lebih lanjut, Oskar menegaskan komitmennya agar setiap program benar-benar memberi dampak. Infrastruktur bukan hanya deretan proyek, tapi denyut kehidupan masyarakat Boltim.

"Kami akan memastikan setiap program berjalan maksimal. Pengelolaan sampah melalui TPST menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena akan berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.

Hibah Aset: Hadiah Nyata untuk Boltim

Momentum ini juga ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan serah terima aset negara dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemkab Boltim. Aset strategis yang kini resmi dimiliki Boltim meliputi:

• Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tutuyan
• Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kotabunan
• Jalan lingkungan permukiman di Desa Tombolikat dan Dodap Pantai

Sinergi Tanpa Batas, Boltim Melaju Penuh Percaya Diri

Langkah ini membuktikan bahwa Oskar Manoppo bukan sekadar memimpin, tapi menggerakkan Boltim ke level baru. Dengan sinergi erat bersama pemerintah pusat, pembangunan Boltim kini semakin terarah, berkelanjutan, dan 100% berpihak pada rakyat.

Boltim tidak lagi sekadar mengejar, tetapi bersiap menjadi inspirasi daerah lain dalam hal pembangunan infrastruktur yang modern, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

#BoltimBangkit #OskarManoppo #InfrastrukturBoltim #TPST #SinergiUntukRakyat

Manado — Momentum penting tercipta dalam rangkaian Pelatihan Pengawasan Berbasis Masyarakat dan Pengukuhan Jejaring Kelompok PAAP yang digelar di Hotel Grand Whiz Manado (9-11/09/2025). Kelompok Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) secara resmi menerima Akta Notaris, menandai legalitas dan pengakuan formal terhadap keberadaan kelompok tersebut.

Penyerahan Akta Notaris dilakukan langsung dalam sesi pengukuhan, disaksikan oleh perwakilan Dinas Perikanan 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, organisasi konservasi laut Rare, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta unsur pemerintah provinsi. Dengan diterbitkannya akta ini, kelompok PAAP Boltim kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengelolaan sumber daya pesisir, dan advokasi kebijakan berbasis masyarakat.

Pengesahan melalui akta notaris merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan kelompok PAAP. Legalitas ini bukan hanya simbol, tapi fondasi agar kelompok nelayan bisa bermitra dengan pemerintah, mengakses program, dan menjaga laut dengan kewenangan yang jelas.

Kelompok PAAP yang dikukuhkan berjumlah Tiga Belas Kawasan dari 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki dua kawasan PAAP yang menerima Akta Notaris yaitu Kawasan PAAP Kumeke Nanas dan Kawasan PAAP Jiko-Laga. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam pengawasan praktik penangkapan ikan, pelaporan hasil tangkapan, dan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitar.

Dengan pelatihan dan pengukuhan ini, Boltim menegaskan komitmennya dalam membangun sistem perikanan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis masyarakat. Legalitas kelompok PAAP menjadi tonggak awal menuju tata kelola laut yang lebih adil dan produktif.

Pelatihan ini dibuka oleh Assiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Christian E. Talumepa, SH., MH. Pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan KKP PSDKP Rahmatia, S.Pi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Dr. Ir. Tinike Adam, Pengurus Kelompok PAAP dari 13 Kawasan di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara, perwakilan dari PSDKP Bitung, LANTAMAL, BAKAMLA dan POLAIRUD.

Pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini, dirancang untuk membekali para nelayan dengan keterampilan teknis dan pendekatan sosial dalam melakukan pengawasan kawasan pesisir. Materi yang diberikan mencakup penggunaan perangkat GPS untuk pemetaan lokasi penangkapan, pencatatan hasil tangkapan secara sistematis, serta identifikasi alat tangkap yang ramah lingkungan. Simulasi lapangan juga dilakukan untuk memperkuat pemahaman praktis para peserta.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat pesisir. Dengan penguatan kapasitas dan jejaring PAAP, diharapkan nelayan Boltim tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga penjaga ekosistem laut yang tangguh dan berdaya.

Kegiatan reses ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kehadiran Dinas Perikanan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendengarkan kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Dinas Perikanan menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk usulan terkait pengembangan budidaya perikanan, peningkatan sarana dan prasarana nelayan, serta dukungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Reses DPRD ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Boltim.

Selain Dinas Perikanan dan Rare Indonesia, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Bapedda, Ayko Mentemas, SE, MM dan kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Marchel O. Sikopong, S.Kom, MM. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya integrasi antara program inovatif Rare Indonesia, seperti pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat, perlindungan ekosistem pesisir, serta pemberdayaan nelayan, dengan visi dan misi Dinas Perikanan Boltim dalam dokumen Renstra.

Kepala Dinas Perikanan Boltim menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Rare Indonesia dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan sektor perikanan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan laut di wilayah Boltim.

Kegiatan harmonisasi ini juga menjadi langkah awal untuk memastikan perencanaan pembangunan sektor perikanan ke depan dapat menjawab tantangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Restocking atau penebaran kembali benih ikan ini menjadi langkah strategis dalam pelestarian sumber daya perikanan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar. Danau Mooat yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata andalan Boltim diharapkan semakin produktif dan lestari melalui kegiatan ini.

Dalam kegiatan tersebut, tim dari BPBAT Tatelu bersama Dinas Perikanan Boltim menebar 350.000 ekor benih ikan Tawes. Kegiatan ini juga dihadiri oleh masyarakat sekitar dan perangkat desa yang turut mendukung program pelestarian perairan umum.

Kepala Dinas Perikanan Boltim Erman H. Mokodompit, S.Pi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat lokal. “Kami berharap restocking ini dapat memperkaya stok ikan di Danau Mooat, sehingga memberi dampak positif bagi ekosistem dan potensi wisata perikanan,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan restocking secara berkala, diharapkan Danau Mooat tetap menjadi habitat yang sehat bagi berbagai jenis ikan dan menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Kerja bakti tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Dinas Perikanan bersama-sama melakukan pembersihan area sekitar jalur utama, menata lingkungan, serta memastikan kawasan tetap bersih dan rapi.

Kepala Dinas Perikanan Boltim, Erman H. Mokodompit, S.Pi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Kabupaten Sehat sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong.

“Melalui kerja bakti ini, kami ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam persiapan penilaian Kabupaten Sehat,” ujarnya.

Kerja bakti ini menjadi bagian dari gerakan serentak di seluruh wilayah Boltim, di mana seluruh ASN dan aparat desa turut serta melakukan aksi bersih lingkungan di tempat kerja maupun pemukiman masing-masing. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dan aparatur dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dengan adanya kegiatan ini, Dinas Perikanan berharap suasana Jalur Dua dapat semakin tertata dan memberikan kesan positif pada saat pelaksanaan penilaian.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Boltim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh PKK Kabupaten Boltim dalam menyiapkan diri menghadapi lomba tingkat provinsi. “Kami berharap bantuan bibit ikan Nila ini dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga hasilnya dapat dirasakan, bukan hanya untuk lomba, tetapi juga untuk keberlanjutan ketahanan pangan keluarga,” ujarnya.

Selain menyerahkan bantuan bibit ikan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mengembangkan program-program PKK yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari TP-PKK Boltim, diharapkan persiapan lomba AKU HATINYA PKK dapat berjalan optimal dan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yang telah diadakan pada Bulan April 2025. Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAP) bertujuan memperkuat strategi pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk kelompok PAAP yang sudah dibentuk. 

Kegiatan ini turut dibuka oleh Sangadi Desa Jiko, Braizendi Timbangnusa dan Sangadi Desa Jiko Utara, Adey D. Paat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan, sekaligus selaras dengan visi pembangunan perikanan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kegiatan RAPP Tahap III ini mencakup beberapa agenda penting, antara lain: bagaimana belajar mengelola perikanan secara berkelanjutan, menyusun rencana aksi dan anggaran pengelolaan perikanan di kawasan PAAP Jiko-Laga dan melengkapi dokumen administrasi kelompok untuk pengurusan Akte Notaris.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perikanan berharap adanya sinergi antara kebijakan daerah dengan realitas kebutuhan nelayan di lapangan. Hasil dari RAP Tahap III nantinya akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan program pengelolaan perikanan yang lebih terarah, berkeadilan, serta mendukung terwujudnya pembangunan perikanan yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Samsudin Dama, ST.,ME. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Argo V. Sumaiku, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan, Bappeda, PU, Dinas Ketenagakerjaan, Direktur Rumah Sakit serta anggota DPR.

Kepala Dinas Perikanan Boltim, Erman H. Mokodompit, S.Pi menyampaikan bahwa keikutsertaan Dinas Perikanan dalam pembahasan ini bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan sektor perikanan yang telah direncanakan dapat tetap berjalan optimal serta menyesuaikan dengan dinamika perubahan anggaran.

“Melalui pembahasan ini, kami memastikan alokasi anggaran dapat mendukung program prioritas pemerintah daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengembangan sektor perikanan di Boltim,” ujarnya.

Dengan adanya pembahasan Ranperda APBD Perubahan Lanjutan ini, diharapkan pengelolaan anggaran daerah tahun 2025 dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hadir dalam rapat tersebut  mewakili Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Hendra Tangel, SH, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Rapat ini membahas langkah-langkah strategis dan pemenuhan dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. 

Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Hendra Tangel, SH, menegaskan untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk kegiatan Penilaian Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2025 yang akan diadakan selasa s.d. Kamis/ 19-21 Agustus 2025 di Hotel Aston Manado mengingat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur termasuk salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang mencapai penurunan drastis kasus stunting  di Sulawesi Utara dari 28,4% menjadi 18,8% di Tahun 2024.

Melalui rapat persiapan ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan memaksimalkan capaian indikator, sehingga penilaian kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat memperoleh hasil optimal.

Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Hendra Tangel, SH. Selain Kepala Dinas Perikanan, Rapat juga dihadiri penitia HUT RI serta perwakilan unsur Polri. Rapat tersebut membahas berbagai agenda dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI, mulai dari upacara bendera, kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat serta detail teknis pelaksanaan termasuk penataan lokasi acara, dukungan logistik, keterlibatan pelajar dan masyarakat serta skema pengamanan terpadu bersama pihak kepolisian.

Kepala Dinas Perikanan menyampaikan dukungan penuh terhadap kelancaran peringatan HUT RI, termasuk keterlibatan jajaran Dinas Perikanan dalam sejumlah agenda kegiatan.

“Momentum ini bukan hanya perayaan, tetapi juga wujud rasa syukur dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan,” ujarnya.

Dengan koordinasi yang matang antar instansi, diharapkan peringatan HUT ke-80 RI di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat berlangsung meriah, tertib, dan penuh makna bagi seluruh masyarakat.

Forum ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan menyelaraskan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih dengan rencana kerja perangkat daerah, termasuk sektor perikanan.

Dalam forum tersebut,Sekretaris Dinas Perikanan Romy Lasabuda, SP mewakili Kepala Dinas Erman Mokodompit, S.Pi memaparkan berbagai isu strategis serta program unggulan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan. Fokus utama antara lain penguatan infrastruktur perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, pemberdayaan kelompok usaha perikanan, serta pengembangan potensi perikanan budidaya secara berkelanjutan.

"Kami berharap melalui forum ini, seluruh program Dinas Perikanan dapat bersinergi dengan arah pembangunan daerah. Sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Boltim," ujar Romy Lasabuda, SP.

Forum Perangkat Daerah ini menjadi ruang partisipatif bagi OPD untuk memberikan masukan dan menyampaikan usulan program prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi wilayah masing-masing. Hasil forum akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Boltim 2025–2029.

Dinas Perikanan Boltim berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

• Pembersihan taman, membersihkan sampah daun, plastik, dan ranting di area taman Jalur dua.

• Pengecetan tembok 

• Pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sementara

Kerja bakti ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Perikanan, Romy Lasabuda. SP. Kegiatan dimulai sekitar pukul 08.00 WITA.

Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Sumaiku sebelumnya menekankan pentingnya peran aktif OPD dalam menjaga kebersihan fasilitas publik, sehingga ikut mendorong semangat kerja bakti ini.

Dampak dan harapan kegiatan:

• Jalur Dua kini lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk pejalan kaki maupun pengunjung taman.

• Diharapkan momentum ini bisa menjadi pembelajaran bagi OPD lain untuk menerapkan kegiatan serupa secara berkala.

Kegiatan ini dibuat berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Hadir dalam kegiatan ini dari Dinas Perikanan yaitu Kepala Dinas Erman H. Mokodompit, S.Pi, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBI.

Kepala Dinas Perikanan Erman H. Mokodompit, S.Pi dalam hal ini mempresentasikan secara singkat Cascading Visi, Misi, tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran (IKU), Indikator Kerja Daerah (IKD), Outcome serta Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu indikatif. Selain itu, disampaikan juga permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam sektor perikanan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan evaluasi ini, rencana strategis Kabupaten Boltim Tahun 2025-2029 dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam sektor Perikanan.

Selain Kepala Dinas Perikanan, pertemuan ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Boltim Argo V. Sumaiku dan dihadiri oleh sejumlah pejabat perangkat daerah, antara lain: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Badan Kesbangpol, dan Sekretaris Dinas PUTR.

Saat ini rencana Pembangunan Akademi Maritim Bakamla di Kabupaten Boltim diusulkan berada di wilayah HGU Lonsiow, Kecamatan Motongkad dan saat ini sedang dalam tahap pengkajian kelayakan legalitas.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kami menyampaikan apresiasi dan menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pembangunan Akademi Maritim oleh Bakamla RI. Ini merupakan bentuk kepercayaan negara kepada Boltim sebagai wilayah strategis kemaritiman,” ujar Argo.

"Kami menyadari pentingnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan. Karena itu, kami juga menyiapkan beberapa opsi lokasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional Bakamla RI ke depan,” tambah Argo.

Pertemuan ini menjadi bagian awal dari rencana jangka panjang untuk memperkuat kehadiran kelembagaan nasional di wilayah pesisir Boltim, sekaligus mendorong transformasi daerah sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia kemaritiman di kawasan timur Indonesia.

Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, yang memberikan sambutan resmi sekaligus pernyataan sikap Pemerintah Kabupaten terhadap disahkannya regulasi strategis ini.

“Hari ini kita menetapkan bukan sekadar produk hukum, tetapi arah baru penguatan struktur keuangan daerah. Ini adalah komitmen nyata untuk menjadikan Boltim lebih mandiri secara fiskal, lebih kuat dalam pembangunan, dan lebih adil dalam pelayanan publik,” ujar Oskar di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Menurut Oskar, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional, termasuk hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa penyusunan perda ini telah melewati proses yang komprehensif dan kolaboratif, mulai dari pembahasan teknis, harmonisasi substansi, hingga konsultasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara.

“Perda ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban normatif, tetapi untuk memastikan pajak dan retribusi daerah dikelola secara lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Oskar juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus Ranperda, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam mengawal proses legislasi ini hingga tuntas. Ia juga mengapresiasi perangkat daerah teknis yang terlibat aktif memberikan data, analisis, serta masukan substantif.

“Ini adalah wujud nyata dari sinergi kelembagaan yang produktif. Pemerintah dan DPRD saling menguatkan, dengan satu tujuan: menghadirkan kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,” tegas Oskar.

Penetapan perda ini, lanjut Oskar, akan menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka ruang fiskal baru bagi pembiayaan pembangunan, khususnya untuk mendukung agenda prioritas daerah seperti pembangunan desa, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal.

“Boltim Bangkit bukan hanya slogan. Hari ini kita buktikan bahwa kebangkitan itu disusun dengan regulasi yang kuat, strategi yang tepat, dan komitmen bersama untuk melangkah lebih jauh,” tutup Bupati Oskar dengan penuh optimisme.

Rapat ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, dan insan media dari berbagai platform.

Sumber: Berita Pemda Kab. Boltim

Selain Kepala Dinas Perikanan, kegiatan ini juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, seluruh Camat dan Sangadi Kab. Boltim serta para ketua Badan Pemusyawartan Desa (BPD). 

"Ranperda bukan sekedar formalitas tahunan, melainkan bentuk nyata komitmen Pemerintah dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan trasnparansi pengelolaan keuangan daerah", kata Bupati Oskar Manoppo, S.E, M.M., dalam sambutannya.

Bupati Oskar Manoppo, S.E, M.M., juga menekankan perlunya penguatan manajemen aset, sinkronisasi perencanaan keuangan lintas OPD serta peningkatan tata kelola administrasi keuangan berbasis sistem akrual.

#BoltimBangkit

Adapun dua Ranperda yang dibahas dan disahkan dalam rapat tersebut adalah:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)

2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (P2KPKPK)

Dalam sambutannya, Bupati Oskar mengungkapkan apresiasi atas dukungan dari seluruh anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap kedua Ranperda tersebut. Ia menyampaikan bahwa penetapan Ranperda ini adalah langkah strategis untuk memajukan daerah, terutama dalam mengoptimalkan sektor pariwisata dan memperbaiki kualitas perumahan bagi masyarakat.

“Kehadiran Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah ini diharapkan tidak hanya menjadi blue print bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan sektor wisata yang membawa dampak positif bagi perekonomian daerah," ujar Bupati Oskar.

Bupati Oskar juga mengingatkan bahwa kedua Ranperda ini akan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wisata dan pembangunan perumahan yang lebih baik di daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

“Ranperda ini juga diharapkan menjadi dukungan dalam pengajuan dana alokasi khusus ke Kementerian terkait, guna mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Pj. Sekretaris Daerah, Moh. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, camat beserta sangadi, serta seluruh pimpinan OPD.

“Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria,” ujar Kepala Dinas Perikanan, Erman H. Mokodompit. Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Pada tahap awal Dinas Perikanan telah mengusulkan Desa Jiko dan Desa Jiko Utara untuk menjadi Kampung Nelayan Merah Putih serta Desa Iyok dan Desa Togid untuk menjadi Kampung Budidaya. Kriteria pengusulan yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80%, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Dinas Perikanan berharap Empat desa yang diusulkan bisa masuk menjadi salah satu dari 100 desa yang terpilih oleh KKP untuk dijadikan Kampung Nelayan/Budidaya Merah Putih.

#BoltimBangkit #Dinas Perikanan

Secara langsung Kepala Dinas Perikanan Erman H. Mokodompit, S.Pi menyerahkan bantuan santunan bencana alam banjir. Paket bantuan berupa sembako diberikan pada Rabu (30/4/2025) yang dikumpulkan ke Bagian Umum Sektretariat Daerah. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana serta bagian dari langkah tanggap darurat dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak. 

Diharapkan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban korban serta membantu memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Dihimbau juga agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana di tengah cuaca ekstrem yang masih terjadi. 

Pelaksanaan Apel pagi dimulai pukul 07.30 WITA sebelum memulai aktivitas kerja bertujuan menyampaikan informasi dan arahan dari pimpinan terkait tugas dan tanggung jawab harian. Sedangkan Apel Sore digelar pukul 16.00 WITA sebagai media evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan sepanjang hari serta memberikan arahan tindak lanjut untuk keesokan harinya.

Kepala Dinas Perikanan, Erman H. Mokodompit, S.Pi menegaskan bahwa apel bukanlah sekedar rutinitas tapi sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi dan arahan oleh pimpinan. "Merupakan kewajiban dari kita sebagai ASN untuk hadir tepat waktu, meningkatkan disiplin dan komunikasi antar pegawai Dinas Perikanan guna mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan berkualitas sesuai dengan arahan dari Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Argo V. Sumaiku ", ujarnya.

Diharapkan dengan konsistennya pelaksanaan apel pagi dan apel sore, bisa tercipta pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik di Lingkungan kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Upaya penertiban di bawah pengawasan langsung Sekretaris Dinas Perikanan berjalan lancar. Aset berupa 1 buah Motor Tempel 40 PK yang dipinjamkan sejak tahun 2020 menggunakan berita acara peminjaman berhasil ditarik. Motor Tempel 40 PK yang ditarik berada dalam kondisi baik.

Masih terdapat beberapa aset motor tempel 40 PK yang masih ada di masyarakat yang akan ditertibkan.

Kegiatan RAP hari ini dilaksanakan di Balai Desa Jiko Induk dan dibuka oleh Sangadi Jiko Utara. RAP dihadiri oleh perwakilan masyarakat nelayan dari Desa Motongkad, Desa Molobog, Desa Jiko Utara, Desa Jiko Induk, Desa Loyow dan Desa Iyok. Ke depannya kegiatan RAP II akan dilaksanakan pada awal Mei 2025.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah membentuk 2 (dua) kelompok yaitu pada 26 September 2024 kelompok PAAP Jiko-Laga dengan nama kelompok Sengkanaung Tongogina terletak di kawasan Pesisir Kec. Motongkad hingga pesisir desa Loyow dan pada 27 September 2024 kelompok PAAP Kumeke-Nanas dengan nama kelompok Elang Laut di kawasan pesisir Kotabunan hingga pesisir Dodap Pantai.

Masyarakat desa Loyow menyambut dengan gembira terkait layanan penerbitan ini, mengingat masyarakat harus menempuh jarak yang lumayan jauh ketika harus membuat rekomendasi pembelian BBM.

Layanan ini bisa diakses oleh masyarakat nelayan melalui website Dinas Perikanan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil. Untuk Pelaksanaannya akan dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perikanan.

Diharapkan layanan ini akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan rekomendasi pembelian BBM tertentu.

Pendataan dilakukan menggunakan metode Manta Tow dengan cara pengamat di belakang perahu kecil bermesin ditarik dengan menggunakan tali sebagai penghubung antara perahu dengan pengamat. Dengan kecepatan perahu yang tetap dan melintas di atas terumbu karang dengan lama tarikan 2 menit, pengamat akan melihat beberapa obyek yang terlintas serta nilai persentase penutupan karang hidup (karang keras dan karang lunak) dan karang mati. Kegiatan Pendataan ini merupakan tahap awal dari kegiatan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP), dengan tujuan data yang didapatkan akan menjadi acuan dalam kegiatan PAAP Selanjutnya.

Dikesempatan itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Yoan Ampel, S.Pi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan arahan dari tim Rare Manado terkait pelaksanan Manta Tow "Kami berterima kasih atas kunjungan kerja Tim Rare ke Dinas Perikanan Kab. Boltim sekaligus melihat dan membantu Dinas Perikanan dalam pelaksanaan Kegiatan Manta Tow hari ini" kata Yoan.

Diharapkan kegiatan Manta Tow ini akan menjadi jalan untuk kegiatan PAAP selanjutnya, demi Perikanan Kabupaten boltim yang berkelanjutan.

Sebelum melakukan penyaluran, dari Dinas Perikanan terlebih dahulu telah melakukan verifikasi terhadap kelompok penerima sesuai dengan proposal yang telah dimasukkan ke Dinas Perikanan, ada lima kelompok Dasawisma yang menerima bantuan. Verifikasi dilakukan agar bantuan yang diberikan bisa tersalurkan tepat sasaran, mengingat ketersediaan bibit ikan Nila yang dihasilkan oleh BBI (Balai Benih Ikan) Bukaka masih terbatas.

Kegiatan Penyaluran Bantuan Bibit ikan juga menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Diharapakan bantuan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya sehingga memacu peningkatan perekonomian masyarakat terlebih juga meningkatkan minat konsumsi ikan. 

Rare adalah  LSM internasional yang bergerak di bidang Konservasi Laut dan Pesisir.

Kegiatan PAAP bertujuan untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan produksi Ikan Demersal (Ikan Karang) agar tetap berkelanjutan, mendorong konservasi wilayah laut  dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan tata kelola ruang laut, serta melibatkan peran perempuan dalam pengelolaan akses area perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan melalui pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan dan meningkatkan peran serta kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat untuk pengelolaan perikanan.

Dalam pelaksanaannya, program PAAP ini sendiri mendorong masyarakat pesisir membentuk kelompok, membuat Kawasan Larang Ambil (KLA), mendefinisikan kawasan memancingnya, melakukan kegiatan penjangkauan dan melaksanakan kampanye perubahan perilaku.

Program ini diharap dapat memberikan banyak manfaat bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Dari pantauan Tim Humas Pemda Boltim,  Bupati Boltim berdiskusi dengan Kepala Balai BBI serta seluruh jajaran penggelola BBI dan juga menyempatkan diri untuk memberi pakan ke benih ikan.

Dikesempatan itu, Kepala Dinas Perikanan Nazarudin paputungan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pengarahan dari Bupati Boltim terkait peningkatan kinerja di BBI Bukaka “ Kami berterima kasih ada kunjungan kerja Bapak Bupati di Balai Benih ikan Bukaka sekaigus melihat mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pembibitan ikan air tawar yg ada di BBI Bukaka” kata Paputungan. 

Lanjutnya, Bupati juga memberi pengarahan terkait peningkatan Produksi Benih Ikan dan calon induk ikan air tawar dan BBI dapat berkontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) “ Bapak Bupati juga memberikan arahan kepada kami untuk Peningkatan Produksi Bibit dan Calon Induk/Induk Ikan Air Tawardi BBI Bukaka perlu terus di tingkatkan untuk mencover permintaan kebutuhan Bibit dan Calin Ikan air Tawar di Kabupaten Boltim melalui proposal kelompok yang disampaikan ke Dinas Perikanan Boltim, Disamping itu kedepanx setelah di tetapkan Perda Pungutan Pajak dan Retribusi daerah BBI Bukaka akan berkontribusi pada peningkatan PAD Boltim” ungkapnya

Dikesempatan itu juga pihaknya mendapat arahan dari Bupati untuk menyediakan Kolam Pemancingan untuk masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Bukaka “ Pak Bupati memberikan gagasan kepada kami untuk menyediakan Kolam Pemancingan bagi pengunjung yg datang ke BBI Bukaka sekaligus berkontribusi untuk membayar PAD dari Hasil pancing dari pengunjung” Pungkasnya.